CompasKotaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan bahwa informasi yang beredar mengenai adanya surat edaran Gubernur Papua tentang penetapan hari libur khusus pada Senin, 20 Juli 2026, untuk menyaksikan laga Final Piala Dunia 2026 merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, menegaskan bahwa Gubernur Papua tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang menetapkan libur khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat untuk menonton pertandingan final Piala Dunia.

Melalui unggahan resmi di akun Instagram Pemerintah Provinsi Papua pada Minggu (19/7/2026), Pemprov menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya dokumen yang mengatasnamakan Gubernur Papua.

"Diberitahukan kepada seluruh masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bahwa informasi mengenai surat edaran Gubernur Papua tentang penetapan Hari Libur Khusus pada Senin, 20 Juli 2026, untuk menonton Final Piala Dunia 2026 adalah hoaks," demikian bunyi klarifikasi yang disampaikan melalui akun resmi tersebut.

Pemprov Papua juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial maupun aplikasi perpesanan. Warga diminta tidak langsung mempercayai atau membagikan informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal komunikasi resmi milik Pemerintah Provinsi Papua guna mencegah penyebaran berita bohong yang dapat menyesatkan publik.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan beredarnya sebuah surat edaran yang mengklaim adanya kebijakan libur khusus di Papua pada Senin, 20 Juli 2026. Surat tersebut menyebutkan bahwa libur diberikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyaksikan pertandingan Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina.

Namun, Pemerintah Provinsi Papua telah memastikan bahwa surat edaran tersebut tidak pernah diterbitkan secara resmi dan merupakan informasi palsu. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap berbagai bentuk hoaks yang mengatasnamakan instansi pemerintah.